Harris Turino Desak SMF Tingkatkan Transparansi dan Diversifikasi Sumber Pendanaan

24-07-2025 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino saat RDP Komisi XI dengan Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo di Nusantara I, DPR RI. Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Foto : Wildan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta —  Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyoroti kinerja dan transparansi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai lembaga penyedia likuiditas di sektor pembiayaan perumahan. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, ia meminta manajemen SMF untuk segera memperbarui informasi keuangan di situs resmi perusahaan.

 

Website Bapak tolong di-update, Pak. Karena laporan keuangan yang tersedia baru sampai semester I tahun 2024. Semester II belum ada, apalagi kuartal I dan II tahun 2025,” ujar Harris saat RDP Komisi XI dengan Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo di Nusantara I, DPR RI. Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

 

Selain persoalan transparansi, ia juga menggarisbawahi struktur pendanaan SMF yang masih bergantung besar pada Penyertaan Modal Negara (PMN). Berdasarkan pemaparan direksi, SMF memiliki dua sumber pendanaan utama, yaitu dana internal sebesar 6 persen dan PMN yang memiliki biaya dana nol persen. Komposisi ini menghasilkan blending finance sebesar 1,5 persen.

 

Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengakui bahwa skema tersebut efisien, tetapi tetap memperingatkan bahwa ketergantungan pada PMN justru bisa membatasi kapasitas pembiayaan SMF di masa depan.

 

“Ini menarik, tapi sekaligus sulit dikembangkan. Karena hanya mengandalkan PMN. Tanpa ada tambahan PMN, kapasitas pendanaan bapak akan sangat terbatas,” pungkas Harris.

 

Anggota Komisi XI dapil Jawa Tengah IX itu mendorong SMF untuk mencari alternatif pendanaan jangka panjang dengan biaya rendah, agar target ambisius pembangunan 3 juta rumah dapat tercapai secara berkelanjutan. (fa/rdn)

BERITA TERKAIT
Fathi Ingatkan Himbara: Kelola Aset Danantara Secara Aman dan Produktif
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset negara yang masuk dalam...
Marwan Cik Asan Dukung KEK Nongsa Jadi Pusat Ekonomi Digital
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
Pengawasan Transaksi Payment ID BI Harus Diimbangi Jaminan Keamanan Data
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Menyusul rencana Bank Indonesia (BI) yang akan meluncurkan kebijakan Payment ID pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang,...
Pemblokiran Rekening oleh PPATK Dapat Memicu Masyarakat Malas Nabung di Bank
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemblokiran 122 juta rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik di masyarakat....